Ideologi : Pancasila Karya Tunggal Sukarno

Posted on September 3, 2010

0



By jakarta45 1 Comment

Categories: Artikel, Dokumen Bersejarah, Jiwa Semangat Nilai-nilai 45, News and Opini
Tags: Ideology, Leadership, Nation & Character Building, politics, Statemanship

Pancasila Karya Tunggal Sukarno
18/08/2010 08:53:38

Kedaulatan Rakyat

Dalam berbagai buku tentang Pancasila sering dikatakan bahwa penggali atau pencipta Pancasila adalah Sukarno. Dua istilah itu bukannya tidak tepat, tetapi saya lebih cenderung untuk menggunakan kata penemu atau perumus karena Pancasila bukan hanya hasil galian dari nilai-nilai yang pernah ada di bumi Nusantara tetapi juga mendapatkan masukan dari nilai-nilai yang terkandung, antara lain, dalam Declaration of Independences tetapi juga dari Manifesto Komunis. Oleh sebab itu kita sering mendengar bahwa Pancasila lebih baik (sempurna, lengkap) daripada keduanya.
Sementara ini, ada beberapa pihak, di antaranya Prof Moh Mahfud MD, Ketua MK, mengatakan bahwa Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 bukan hanya karya Sukarno sendiri, melainkan sebuah karya bersama. Pernyataan ini termuat dalam ”Proceeding Konggres Pancasila 2009” di UGM Yogyakarta, hlm 29 dan 30. Mahfud MD mengatakan bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan diserahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan.
Dengan demikian Mahfud MD membuka babak baru dalam dialog wacana siapa sebenarnya Penggali Pancasila. Pada era Orde Baru juga pernah muncul wacana bahwa penggali atau penyusun (istilah yang lazim digunakan) Pancasila adalah bukan Sukarno, melainkan ada banyak orang, bahkan ada yang mengatakan hanya satu orang (tetapi bukan Sukarno), yakni Moh Yamin.
Dari mana kita tahu bahwa penemu dan perumus tunggal Pancasila adalah Sukarno? Pertama, dari Bung Karno sendiri. Pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 ia mengatakan: Maaf, beribu maaf. Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidatonya mereka itu, diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya (Bung Karno), yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda Philosofische grondlag, daripada Indonesa merdeka.
Saksi-saksi lain yang menguatkan bahwa Pancasila hanya temuan Bung Karno adalah Bung Hatta, Ahmad Subardjo, KH Masykur, dan bahkan Muhammad Yamin sendiri. Bung Hatta bahkan dengan tegas  mengatakan bahwa Muhammad Yamin memalsukan sejarah seolah-olah ia pernah berpidato pada 29 Mei 1945 yang isi pidatonya antara lain mengusulkan sila-sila Pancasila dan yang rumusannya mendekati rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 (untuk lebih lengkapnya baca Pancasila Sukarno 2007).
Sementara itu dari buku yang disusun oleh panitia Seminar Pancasila dalam Seminar Pancasila ke-1, 16 s.d. 20 Februari 1959, Muhammad Yamin mengatakan, ”Menurut sejarah dan kenyataannya, maka Pancasila, ialah penggalian Bung Karno. Pancasila sebagai penggalian Bung Karno adalah sesuai pula dengan pemandangan tujuan hidup Neo-Hegelian.”
Pancasila memang hasil pekerjaan PPKI. Tetapi harus diingat, arti kata pekerjaan ini bisa diartikan sebagai hasil editing dari PPKI yang diketuai oleh Sukarno sendiri. Dikatakan hasil editing karena memang tidak ada substansi yang berubah. Anggota-anggota PPKI hanya membuat tata urutan dan redaksi yang berbeda dari rumusan Pancasila Satu Juni yang kemudian diedit menjadi rumusan Pancasila 22 Juni 1945. Tabel terlampir kiranya akan mempermudah untuk melihat aliran substansi dari teks atau rumusan Pancasila.
Dari tabel itu dapat dilihat bahwa substansi rumusan Pancasila 1 Juni dari Sukarno sampai rumusan PPKI 18 Agustus 1945 tidak mengalamai perubahan. Yang berubah hanya tata urutan dan redaksi dari masing-masing sila. Dengan demikian Pancasila bukan merupakan karya bersama melainkan sebuah karya tunggal (hasil penemuan dan rumusan) Sukarno. Peranan anggota PPKI (termasuk Sukarno sebagai ketuanya) pada waktu itu adalah sebagai redaktur atau editor. Jadi Sukarno selain penemu dan perumus, ia juga sebagai editor (bersama yang lain) atas temuan atau rumusannya sendiri.
Tidak mungkin terdapat rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 tanpa ada terlebih dahulu rumusan Pancasila pada 1 Juni 1945. Tidak mungkin ada rumusan Sila Persatuan Indonesia (18 Agustus 1945) tanpa terlebih dahulu ada rumusan sila Kebangsaan Indonesia (Satu Juni 1945), tidak mungkin ada rumusan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (18 Agustus 1945) tanpa ada terlebih dahulu rumusan sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan (Satu Juni 1945), tidak mungkin ada Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan (18 Agustus 1945) tanpa terlebih dahulu ada rumusan sila Mufakat atau Demokrasi (satu Juni 1945), tidak mungkin muncul rumusan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (18 Agustus 1945) tanpa terlebih dahulu ada rumusan Kesejahteraan Sosial (Satu Juni 1945), dan tidak mungkin pula akan muncul rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (18 Agustus 1945) tanpa terlebih dahulu ada rumusan sila Ketuhanan (dalam Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945).
Jadi, 18 Agustus bukan hari disusun dan dirumuskannya Pancasila, melainkan hari diresmikannya Pancasila (yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945) sebagai dasar negara kita.  Hari kelahiran Pancasila tetap Satu Juni 1945 dan penyusun serta perumus tunggalnya adalah Bung Karno. Pancasila pada 18 Agustus 1945 substansinya sama dengan Pancasila Satu Juni 1945. q-s (1436-2010)
*)Ign Gatut Saksono adalah pengamat  Pancasila.

PANCASILA
Kata Pengantar
Pancasila sebagai dasar Negara bangsa Indonesia hingga sekarang telah mengalami
perjalanan waktu yang tidak sebentar, dalam rentang waktu tersebut banyak hal/peristiwa
yang terjadi menemani perjalanan Pancasila.Mulai peristiwa pertama saat pancasila
dicetuskan sudah menuai banyak konflik di internal para pencetusnya, hingga sekarangpun
di era reformasi dan globalisasi Pancasila masih hangat diperbincangkan oleh banyak
kalangan berpendidikan terutama kalangan Politik dan mahasiswa.Kebanyakan dari para
pihak yang memperbincangkan masalah Pancasila adalah mengenai awal dicetuskannya
Pancasila tentang sila perta aterutama.Memang dari sejarah awal perkembangan bangsa
Indonesia dapat kita lihat bahwa komponen masyarakatnya terbentuk dari dua kelompok
besar yaitu kelompok agamis dalam hal ini didominasi oleh kelompok agama Islam dan
yang kedua adalah kelompok Nasionalis.Kedua kelompok tersebut berperan besar dalam
pembuatan rancangan dasar Negara kita tercinta ini.Makalah ini dibuat sebagai catatan
perjalanan Pancasila dari jaman ke jaman, agar kita senantiasa tidak melupakan sejarah
pembentukan Pancasila sebagai dasar Negara, dan juga dapat digunakan untuk menjadi
penengah bagi pihak yang sedang berbeda pendapat tentang dasar Negara supaya kedepan
kita tetap seperti semboyan kita yaitu “Bhineka Tunggal Ika”
DAFTAR ISI
Pokok Bahasan :
•Bagaimana anda melihat peristiwa perumusan Pancasila 64 tahun yang lalu/

•Apa artinya Pancasila merupakan campuran berbagai ide?
•Ada pendapat Pancasila merupakan hasil kompromi dari dua kekuatan yang bersaing saat
itu?

•Mengapa kita harus melihat sejarah pancasila?
•Apa akibatnya jika Pancasila hanya dilihat dalam satu momentum saja?
•Ke depan apakah sebagai pengikat Pancasila masih bisa diandalkan?
•Bagaimana cara yang harus di lakukan untuk menanamkan pemahaman itu?
•Bagaimana bisa orang Indonesia tidak lagi peduli dengan dasar Indonesia (Pancasila)?
•Dalam penerapan Pancasila gagal, apa pendapat anda?
•Padahal Pancasila sangat mengandalkan kesejahteraan rakyat?

Orang akan kembali percaya kepada Pancasila kalau nilai-nilai sudah dibuktikan?
Penjabaran :
Pancasila.
Istilah Pancasila selalu berkumandang pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan HM
Soeharto. Apa saja selalu dikaitkan dengan Pancasila. Begitu pula dengan Undang-Undang
Dasar 1945 selalu dibicarakan. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dua istilah sangat
popular, bahkan selalu menjadi slogan Orde Baru.Kita tentu masih ingat tentang P-4
(Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) yang disosialisasikan dalam dunia
pendidikan, baik formal, informal maupun non-formal. Istilah Penataran P-4 tidaklah asing
bagi generasi muda kala itu. Selanjutnya buat mereka yang aktif dalam organisasi social
kemasyarakatan dan politik, istilah asas tunggal Pancasila juga ramai dibincangkan.Sama
halnya dengan Pancasila, istilah UUD 1945 juga selalu ditekankan oleh para elit Orde Baru.
Mereka kala itu selalu menyebut-nyebut UUD 1945, terlebih ketika hendak menyusun atau
membuat berbagai peraturan dan perundang-undangan. Pidato para pejabat selalu
mengaitkannya kepada konstitusi tersebut.Tak pelak lagi, Pak Harto sebagai Presiden,
mandataris MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan tokoh utama dalam
mensosialisasikan Pancasila dan UUD 1945. Boleh disebut, Pak Hartolah yang secara tegas
menyatakan bahwa pedoman, pegangan, landasan, acuan utama kita dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara adalah Pancasila dan UUD 1945. “Kita harus melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,” ucap Pak Harto dalam tiap
Penekanan kata murni dan konsekuen dipahami sebagai tidak perlunya lagi kita mengusik,
mengotak-atik Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana apa adanya seperti yang ditetapkan
pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Bung
Karno dan Bung Hatta. Guna mengamankan konstitusi, perubahan UUD 1945 hanya
dimungkinkan jika melalui persetujuan lewat referendum.Dalam perjalanannya, mengingat
begitu kuatnya penekanan tentang pentingnya Pancasila dan UUD 1945 masa Orde Baru,
banyak orang merasa bosan, jenuh atau bahkan menjadi antipati. Terlebih lagi memang
upaya mensosialisasikan dasar Negara dan konstitusi tersebut oleh elit Orde Baru kala itu
seolah tidak ada jemu-jemunya, bahkan cenderung seolah seperti tidak ada kata henti.
Kesan pemaksaan sering dijadikan alasan untuk menolak Pancasila. Sementara, banyak
pula yang melihat berbagai prilaku, tindakan atau perbuatan, baik oleh pejabat maupun
anggota masyarakat, dinilai menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila yang
disosialisasikan dan dilestarikan itu. Akhirnya ketika gerakan reformasi menerpa kita
semua dan Pak Harto lengser pada 21 Mei 1998, Pancasila dan UUD 1945 ikut pula
dilengserkan. Sosialisasi Pancasila lewat P-4 dihentikan. BP-7 (Badan Pelaksanaan
Pendidikan dan Pengkajian Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) lembaga
penyelenggara P-4 dibubarkan. Sementara UUD 1945 diamandemen hingga 4 kali sehingga
kini konstitusi kita dinilai betul-betul sudah menjadi baru, tidak lagi sama dengan apa yang
dirumuskan para founding father.Buruk Rupa Cermin Dibelah, Lantas apakah dengan kita
melengserkan Pancasila dan UUD 1945, kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara kini menjadi jauh lebih baik dibandingkan masa Orde Baru? Apakah berbagai
krisis ekonomi,

krisis multi dimensi sebagaimana terjadi pada penghujung masa Orde Baru sudah teratasi?
Sudah tentu jawabannya tidak dapat dinyatakan secara hitam putih. Hal yang pasti,
permasalahan yang dihadapi masa sekarang tampaknya tidak banyak beranjak jauh,
terutama yang dirasakan oleh rakyat kalangan menengah ke bawah. Sementara untuk di
kalangan sebagian elit secara pribadi-pribadi, kelompok atau golongan tentu saja menilai
banyak jauh meningkat pada kondisi saat ini. Terlebih bila kita memang total melupakan
Pancasila dan UUD 1945.Nah, dari kondisi saat ini yang dinilai masih gonjang ganjing
itulah, sementara pihak melihat ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Mereka
melihat kita selama ini ternyata ibarat “buruk rupa cermin dibelah.” Maksudnya, wajah kita
yang buruk tapi malah yang kita rusak adalah cermin, alat bagi kita untuk dapat melihat
siapa kita. Lebih jauh, dapat pula bagaikan: “kita tak pandai menari, lantai yang dibilang
goyah.” Selain itu dapat pula ibarat: “pesawat yang gagal diterbangkan tapi landasan yang
dipersalahkan.”Kenyataan tersebut membuat ada penilaian yang menyebutkan kita kini
dalam kondisi memprihatinkan. Rakyat Indonesia mengalami degradasi wawasan nasional
bahkan juga degradasi kepercayaan atas keunggulan dasar Negara Pancasila, sebagai sistem
ideology nasional karenanya, elit reformasi mulai pusat sampai daerah mempraktekkan
budaya kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme. Jadi, rakyat dan bangsa Indonesia
mengalami erosi jati diri nasional!” Kalau kita melihat masalah Undang-Undang Dasar
1945 dan Pancasila. Ketiganya terlihat sepakat bahwa saat ini kita sudah melenceng atua
bahkan cenderung sudah mengabaikan penerapan substansi dari konstitusi dan ideologi
Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh para founding father, bapak bangsa.
Penyelenggaraan kehidupan bermasyarkaat, berbangsa dan bernegara saat ini tidak lagi
memakai acuan UUD 1945 dan Pancasila.Masa Orde Baru sudah memulai menanamkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam pikiran kita. Selanjutnya sudah pula terus diucap-ucapkan
dan banyak pula dicoba diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Dasar Negara dan konstitusi warisan founding fathers itu tidak disosialisasikan
dalam waktu singat tapi makan waktu cukup lama, lewat proses dialog yang panjang.
Lewat musyawarah mufakat yang tidak langsung begitu saja disetujui.Bayangkan,
penerimaan Pancasila sebagia satu-satunya asas buat organisasi sosial politik dan
kemasyarakatan baru disepakati pada Sidang Umum MPR 1983, sekitar 15 tahun setelah
Orde Baru. Itu pun tidak langsung diterapkan karena dibuat dulu undang-undangnya.
Sementara sampai berakhirnya Orde Baru, sebenarnya upaya sosialisasi dan pelestariannya
masih terus dilakukan.Sungguh saying, euphoria reformasi telah membuat kita lupa, mana
yang harus tetap dipertahankan dan mana yang harus dibuang. Kita terlalu emosional
sehingga semua produk Orde Baru dianggap keliru. Padahal yang keliru adalah dalam
tararan operasional yang memang dimungkinkan dapat saja belum sesuai dengan Pancasila
dan UUD 1945.Hal paling menarik, kita melihat seolah Pancasila dan UUD 1945 adalah
produk Orde Baru. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
hanyalah rekayasa, sebuah kepentingan kekuasaan Orde Baru. Oleh karena itulah agaknya kenapa
kita kini merasa tidak penting lagi melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen. Bukankah hal ini sangat naïf jika kita seharusnya mau menjunjung tinggi
warisan para founding father?Founding father ibarat orangtua dalam kehidupan keluarga.

Dari kacamata agama, kita sebagai anak harus berbakti kepada orangtua. Artinya, warisan
dan nilai-nilai yang ditinggalkan sebagai amanat orangtua harus kita junjung. Kalau tidak,
kita dapat kualat, menjadi anak durhaka. Berbagai bencana yang terus melanda, krisis dan
masalah yang terus menghinggapi rakyat kita, boleh jadi sebagai pertanda Tuhan menegur
kita karena kita kualat atau durhaka.Tampaknya, memang mau tidak mau kita harus
kembali memakai wacana “mari melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.” Oke saja, titik tolaknya tidak dengan melihat apa yang dilakukan pada masa
Orde Baru dan juga Orde Lama. Melainkan mari kital ebih jauh back to basic, melihat
langsung sejarak produk awal lahirnya dasar Negara dan konstitusi yang kemudian
ditetapkan pada 18 Agustus 1945. mungkin dari sini kita akhirnya dapat kembali
membangun semangat Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya
semangat Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pancasila sebagaimana kita yakini merupakan
jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Disamping itu juga telah
dibuktikan dengan kenyataan sejarah bahwa Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi
perjuangan karena menjadikan bangsa Indonesia bersatu. Karena Pancasila merupakan
ideology dari negeri kita. Dengan adanya persatuan dan kesatuan tersebut jelas mendorong
usaha dalam menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan. Ini membuktikan dan
meyakinkan tentang Pancasila sebagai suatu yang harus kita yakini karena cocok bagi
bangsa Indonesia. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kita ideologi sendiri
diciptakan oleh destutt de trascky pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains
tentang ide”. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara
memandang segala sesuatu, sebagai akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis, atau
sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat yang dominant kepada
seluruh anggota masyarakat (definisi ideology Marxisme).Untuk bisa melihat Pancasila
sebagai lebih jernih kita perlu melihat sejarah awalnya Pancasila. Pancasila adalah sebuah
istilah yang diciptakan Bung Karno dalam pidatonya di siding BPUPKI tanggal 1 Juni
1945, sehingga dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Sedikit dari kita yang masih
mengingat bahwa Pancasila versi Bung Karno di BPUPKI berbeda dengan Pancasila yang
kita kenal sekarang.Secara histories, selama ini kita telah salah memahami Pancasila.
Banyak orang mengira, Pancasila itu adalah sesuatu yang murni diciptakan oleh Soekarno,
dan merupakan sebuah karya yang digali dari perut bumi Nusantara. Itu, jelas, tidak
seluruhnya benar, namun tidak juga semuanya salah.Yang benar adalah, apa yang
dirumuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 itu, merupakan kristalisasi dari pemikirannya
sejak 1926. Kita tahu, pada tahun itu, Soekarno menulis sebuah buku yang dia beri judul
Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Nah, dari sinilah kemudian Soekarno mulai
mengembangkan pemikirannya hingga 1940-an. Kemudian, ada orang bilang, Pancasila itu
digali dari warisan asli Indonesia. Kata siapa? Kalau benar itu warisan asli bumi Indonesia, mengapa
Soekarno dalam Lahirnya Pancasila menyebut pemikiran Lenin, Sun Yat Send an beberapa
ahli lainnya? Pancasila yang kita kenal sekarang adalah Pancasila versi Piagam Jakarta,
dengan revisi sila pertama. Pancisa versi Bung Karno adalah seperti ini :
1.Kebangsaan2.Internasionalisme atau kemanusiaan3.Mufakat dan
demokrasi4.Kesejahteraan sosial5.Ke-Tuhanan Yang Maha EsaBung Karno melihat bahwa

yang paling penting sebagai fondasi berbangsa adalah kita harus menjadi sebuah bangsa
yang satu. Setelah itu baru menyusul kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, dan ke-Tuhanan.
Dulu sewaktu masih sekolah aku sempat mempertanyakan kenapa Bung Karno
menempatkan ke-Tuhanan sebagai sila terakhir. Apakah Bung Karno menganggap Tuhan
tidak penting? Bung Karno melihat sila ke-Tuhanan sebagai sebuah penutup untuk
melengkapi. Beliau menyadari bahwa agama-agama yang berbeda di Indonesia juga bisa
membawa benih perpecahan. Sebagai penutup, sila ke-Tuhanan versi Bung Karno berarti
toleransi beragama, janganlah keempat sila sebelumnya tercerai-berai hanya karena
pertikaian agama. Itulah versi Bung Karno. Lain lagi dengan versi Mohammad Yamin.
Beliau menempatkannya seperti ini : 1.Peri Kebangsaan2.Peri Kemanusiaan3.Peri Ke-
Tuhanan4.Peri Kerakyatan5.Keadilan Sosial Kemudian Yamin merevisinya menjadi :
1.Ketuhanan Yang Maha Esa2.Rasa Persatuan Indonesia3.Rasa Kemanusiaan yang adil dan
beradab4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mohammad Yamin
menempatkan Tuhan di sila pertama. Yamin memaknai sila ke-Tuhanan berbeda dengan
Bung Karno. Baginya ke-Tuhanan bukan menjadi dasar Negara melainkan pengakuan akan
ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Yamin juga melihat potensi sila ini sebagai pemecah bangsa.
Tiap-tiap agama monoteis memiliki konsepsi Tuhan yang berbeda-beda. Belum lagi yang
animis, polities apalagi ateis. Oleh karena itu di dalam pidatonya ia mengatakan bahwa ke-
Tuhanan hanya mengikat bagi bangsa Indonesia, tidak mengikat bagi masing-masing
pribadi. Namun tawaran ini juga memberikan masalah baru, karena kalau sila pertama tidak
mengikat, begitu pula sila berikutnya, dengan demikian peri kemanusiaan juga tidak
mengikat, begitu pula kebangsaan, kerakyatan dan keadilan. Ini menjadi masalah besar.
Sementara itu golongan Islam umumnya mempunyai tafsir yang lain. Kelompok ini dapat
diwakili oleh pemikiran Hatta, Natsir dan Hamka. Mereka semua berpendapat bahwa sila
pertama adalah fondasi bagi sila-sila lain. Karena jika seorang mengakui
Tuhan Yang Maha Esa, ia juga otomatis menjadi seorang yang berperikemanusiaan,
kebangsaan kerakyatan, dan tentunya juga berkeadilan sosial. Sila pertama adalah inti dari
Pancasila. Golongan agama, khususnya monoteis, setelah digantinya versi Piagam Jakarta
yang berbunyi ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalan syariat Islam bagi penganutnya,
dapat menerima versi ini.Akhirnya adalah Pancasila dari Piagam Jakarta-lah yang kita
pakai sampai saat ini, minus sila Pertama :Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ke-Tuhanan, dengan kewajiban
menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang
adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyusunan Piagam Jakarta ini adalah panitia kecil yang
terdiri dari Soekarno, Hatta, Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakkir,
Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasjim dan Mohammad Yamin. Kelompok ini
memang didominasi oleh golongan Islam, sehingga tidak aneh hasilnya seperti demikian.
Dan bisa dipahami bahwa Ke-Tuhanan yang Maha Esa versi Piagam Jakarta mengacu pada
ke-Tuhanan versi Islam, atau paling tidak versi agama monoteis. Agama polities seperti

Hindu dan agama ateis seperti Buddha tidak mendapat tempat. Begitu pula penganut
animisme, dinamisme, dan banyak kepercayaan menurut adat lainnya. penganut paham
materialis seperti komunisme juga tidak mendapat tempat. Jumlah mereka yang diabaikan
memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan penganut monoteisme tetapi tidak bisa
dipungkiri bahwa mereka juga berdiam di tanah Indonesia.Salah satu bukti cerdasnya
Soekarno. Sepanjang proses pergerakan nasional dan pasca kemerdekaan, ideologi yang
selalu bersaing adalah kekuatan Islamisme dan kekuatan nasionalisme. Karena itu,
Soekarno memberikan sebuah rumusan yang bisa mengikat kedua ideologi itu untuk
kepentingan bangsa. Rumusan itu adalah Pancasila. Jadi, tujuan Soekarno merumuskan
Pancasila adalah untuk memberi kedua ideologi yang berbeda itu suatu pegangan bersama.
Jadi, sangat tidak mungkin memisahkan Soekarno dengan Pancasila?
Tentu saja tidak mungkin. Dan ini yang penting, adalah sangat keliru kalau ada orang yang
mengidentikkan Soekarno hanya dengan Pancasila yang dirumuskan 1 Juni. Pancasila yang
dirumuskan 1 Juni itu adalah Pancasila yang kemudan berproses sampai 18 Agustus. Jadi,
kalau ada orang yang menilai Pancasila 1 Juni, Pancasila 22 Juni, dan Pancasila 18
Agustus, itu masing-masing berbeda, yakin saja, orang itu tidak paham sejarah. Pancasila
itu adalah dari 1 Juni, 22 Juni hingga 18 Agustus, itu tidak bisa dipisahkan. Dan, di setiap
momen itu, Soekarno selalu menjadi penentu. Jadi, kalau ada orang yang mau memisahkan
Pancasila dengan Soekarno, itu kecelakaan sejarah.Di sinilah akar permasalahan Pancasila,
di sila pertama. Sila-sila yang lain relatif tidak bermasalah dan dapat diterima semua pihak.
Persoalan ini kemudian dibawa ke Konstituante yang bertugas merumuskan sebuah
undang-undang dasar yang tetap, mengingat semua undang-undang dasar sebelumnya
(UUD 45, UUD RIS, UUD Sementara) adalah bersifat sementara. Masalah perumusan
dasar Negara adalah penting sebelum penyusunan konstitusi karena diperlukan pijakan
filosofis bagi konstitusi: apakah ia berdasar agama, atua yang lain misalnya. Pancasila yang
tercantum di UUD 1945 adalah sebuah kesepakatan sementara yang diterima dalam
keadaan darurat, dimana perbedaan-perbedaan diabaikan demi kepentingan situasi. Adalah
tugas Konstituante untuk menyelesaikan masalah ini, begitu besar masalah yang diemban
oleh Konstituante. Di lain pihak Konstituante adalah badan paling demokratis yang pernah
ada di bumi Indonesia. Ia dibentuk oleh pemilu yang paling demokratis dalam sejarah
Indonesia. Semua orang menaruh harapan besar pada Konstituante.Di dalam Konstituante
terdapat pertentangan yang kuat tentang tafsir Pancasila ini. Penafsiran kelima sila lima
tersebut tidak mencapai kesepakatan mengenai sila apa yang paling mendasar. Golongan
agama melihat sila yang pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai yang paling utama
dan mendasari sila yang lain. Golongan komunis, yang cukup besar waktu itu sebagai
pemenang ke-4 Pemilu tentu tidak bisa menerima ini. Mereka mau mengubah sila pertama
menjadi “Kebebasan Beragama”. Secara implicit sebenarnya mereka mau memasukkan
tafsir bahwa bebas beragama juga berarti bebas tidak beragama, yang menjadi landasan
berpikir bagi paham mereka. Ini tentu saja tidak bisa diterima oleh golongan agama, karena
melihat ini sebagai pintu masuk bagi komunis untuk mengambil alih Negara ini.Pihak
nasionalis yang diwakili PNI juga memiliki pemikiran yang lain. Mereka mengikuti
pemikiran Bung Karno yang menempatkan kebangsaan sebagai sila yang utama. Bung
Karno jika dipaksa menyarikan Pancasila menjadi satu sila, ia menamakannya Ekasila,

yaitu “Gotong Royong”. Golongan agama tentu tidak bisa menerima ini juga, karena sila
utamanya menjadi bukan sila ke-Tuhanan. Perdebatan tiga golongan ini cukup untuk
membuat siding Konstituante panas. Sayangnya masalah ini tidak pernah selesai. Pada saat
Konstituante sedang masa reses, mereka ditelikung dari belakang lewat persekutuan di
belakang antara Soekarno lewat PNI, tentara melalui IPKI (Ikatan Partai Pendukung
Kemerdekaan Indonesia) dan PKI memboikot Konstituante. Akhir ceritanya sudah kita
ketahui semua, Dekrit Presiden yang mengakhiri era paling demokratis dalam sejarah
Indonesia. Sebuah kesempatan emas untuk menyelesaikan masalah bangsa yang paling
besar, masalah dasar Negara, seperti yang diamanatkan UUD 1945, telah lewat, digantikan
dengan masa dictatorial Soekarno. Sejak itu pintu perdebatan dasar negara ditutup,
digantikan oleh ideologi Nasakom yang diajukan Soekarno. Hal yang sama pun dilakukan
oleh Soeharto dengan ideologi Pancasila (versi Orde Baru) dengan P4 dan 36 butir
pengamalan Pancasila. Pancasila yang belum selesai ini pun menjadi alat penguasa, bukan
lagi menjadi dasar negara.Pancasila yang belum selesai ini menyimpan masalah yang
sewaktu-waktu bisa terbuka kembali. Seperti kata Sutan Takdir Alisyahbana dalam
pertemuan Perhimpunan Pendidikan Indonesia di Bandung tanggal 27 Desember 1950,
Pancasila hanyalah kumpulan faham-faham yang berbeda-beda untuk menenteramkan
semua golongan pada rapat. Dengan demikian golongan agama dalam ditenteramkan
dengan sila pertama. Mereka yang humanis dapat dipuaskan dengan sila kedua. Yang
nasionalis dengan sila ketiga, yang democrat dengan sila keempat dan sosialis dengan sila
kelima. Mengenai apakah semuanya bisa berkesinambungan menjadi satu ideologi negara
adalah persoalan lain, karena masing-masing golongan mempunyai tafsirnya masing-
masing terhadap Pancasila.
Memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 1945, adalah memperbincangkan ideologi
nasional Bangsa Indonesai yang tentu saja akan dikaji berdasarkan konteks waktu, generasi
dan semangat jaman, maupun perspektif sudut pandangnya, dan diharapkan dapat menjadi
wacana yang lebih komprehensif serta bermuara pada kegiatan dan tindakan yang nyata,
sehingga tidak terjebak dalam romantisisme, abstraksi dan angan-angan pemikiran belaka.
Pancasila tidak bergerak pada proses konseptualisasi yang semakin mantap, tetapi
mempunyai peran dalam kegiatan empiric dsebagai visi, orientasi dan perangkat kritik
dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Pembudayaan Pancasila sebagai
ideologi modern harus berjalan selaras dengan proses pembangunan bangsa dalam berbagai
aspeknya tanpa terjebak dalam praktik dogmatisme dan determinisme, serta indoktrinasi.
Indonesia dan Pancasila adalah realitas histories dari hasil perjuangan rakyat yang
melepaskan diri dari penjajahan dan penindasan, untuk hidup sebagai bangsa yang lebih
bermartabat dan lebih sejahtera. Pancasila sebagai ideologi bangsa mempunyai makna
fungsional sebagai penopang solidaritas nasional dan sekaligus sebagai sumber inspirasi
pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat
Indonesia.Pancasila oleh para founding fathers dimaksudkan sebagai staat fundamental
norm sekaligus philosophie grondslag. Makna dari hal ini adalah ditempatkannya Pancasila
sebagai sistem nilai yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara, serta filosofi hidup bagi setiap warga negara. Panasila dengan demikian
memiliki makna emansipatif karena ada orientasi berupa tindakan praktis dalam setiap

denyut kehidupan di Indonesia. Pancasila menjadi jiwa yang tertanam dalam setiap
sanubari seluruh elemen bangsa untuk menyusun Indonesia, kini dan esok.Dalam
pengalaman kehidupan kebangsaan kita, Pancasila yang telah berusia 64 tahun lamanya,
telah melampaui ruang dan waktu berdialektika dengan dinamika jaman. Sepanjang waktu
itu, Pancasila telah menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dengan berbagai
dinamikanya. Sejarah lahirnya Pancasila memberikan pesan kepada kita bahwa Pancasila
merupakan manifestasi dari keluhuran budi dan semangat kolektifitas dari bangsa Indonesia
yang oleh para founding fathers dirumuskan menjadi suatu tata nilai bagi kehidupan
kebangsaan yang lebih untuk Indonesia yang merdeka. Pancasila menjadi produk histories
dari konsensus sosial segenap kekuatan sosial politik yang membentuk Indonesia modern
tersebut, sekaligus dijadikan pengalaman empiris dalam menciptakan harmoni di antara
perbedaan kepentingan dari keragaman orientasi. Nilai-nilai Pancasila pada praktik
pengejawantahannya kemudian sangatlah dipengaruhi oleh struktur kepentingan kekuasaan
politik yang tengah berlangsung. Pengalaman sejarah politik bangsa kita memperlihatkan
hal tersebut. Pancasila pernah berada pada masa dijadikan suatu instrumen politik untuk
mengakhiri fragmentasi dan kekacau balauan politik eksperimen demokrasi liberal dalam
sistem politik parlementer yang bertentangan dengan Pancasila yang berlandaskan nilai-
nilai ke-Indonesiaan. Dengan demikian, keluarnya dekrit Presiden 1 Juli 1959 dapat
dimaknai sebagia suatu upaya politik untuk mengembalikan prinsip permusywaratan yang
merupakan nilai principal dalam Pancasila dan UUD 1945.Dalam perjalanan sejarah
selanjutnya, Pancasila harus berdialektika dengan interpretasi yang dilakukan oleh
kekuasaan Orde Baru. Komitmen untuk melaksanakan Panasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen pada realitasnya kemudian justru menjadi jargon dan idiom politik
belaka. Kita menyaksikan realitas adanya keretakan antara sistem nilai ideal dengan
pengalaman praktis. Pancasila bermetamorfosa sebagai ideologicalstate apparatus
dalam bentuk doktrin resmi berupa butir-butir P4 yang dioperasionalisasikan oleh
represif state apparatur
dalam forum-forum resmi penataran, litsus negara dengan berbagai aparatusnya. Tingkat
pemahaman terhadap butir-butir P4 kemudian menjadi ukuran bagi sesuatu yang oleh
negara dianggap sebagai kadar komitmen terhadap Pancasila. Persoalan muncul bukan pada
nilai-nilai ideal yang terkandung dalam P4, namun terletak pada kesenjangan antara nilai-
nilai ideal dalam penjabaran Pancasila dalam praktek kenegaraan.Tak hanya itu, Pancasila
pun digunakan sebagai instrumen untuk melakukan penataan politik yang muaranya adalah
menjaga legitimasi dan stabilitas kekuasaan rezim yang berlangsung. Atas nama Pancasila,
penguasa secara sewenang-wenang melakukan tindakan represi terhadap masyarakat yang
kritis dan dianggap potensial menjadi ancaman bagi kekuasaan.
Dua realitas penyelewenang terhadap nilai-nilai Pancasila :Pertama
: adalah bentuk dari praktik kemalasan bangsa untuk senantiasa mengaktualisasi dan
merevitalisasi nilai-nilai luhur jati diri bangsa, sebagai elaborasi Pancasila terhadap konteks
aspirasi jaman dan generasi. Sehingga menjadikan kita tidak percaya diri dan gamang.
Mengadopsi sebuah nilai dengan menirunya mentah-mentah. Bila tanah (baca: ruang) yang
mau dipijak saja tidak tahu, lagit (baca: jaman) mana yang akan dijunjung.
Kedua

: terutama pada praktik penyederhanaan, yang melahirkan penyeragaman dan orientasi
kepada materi yang bersifat fisik belaka. Proses sebagai nilai penentuan hasil cenderung
diabaikan, tak pelak lebih mudah menerima hal yang instant dan cepat saji.Rakyat dan
realitasnya diabaikan perannya sebagai unsur emansipatoris bersama pemerintah dan
negara, untuk menggunakan Pancasila dalam menilai pembangunan bangsa dan Negara.
Pada prinsipnya kedua praktik penyimpangan, adalah praktik korupsi, terutama terhadap
nilai, yang kini telah melahirkan ketidakadilan, diskriminasi, dan cenderung menggunakan
kekerasan daripada berdialog dan bertoleransi karena pluralitas masyarakat dan budayanya.
Indonesia, kini memasuki babak lanjut dari perjalanan sejarahnya, masuk pada tata
masyarakat global yang makin integrative. Berjuta peluang dan tantangan ada didepan kita.
Perkembangan teknologi dan informasi memungkinkan kita untuk mengembangkan diri
dan memajukan peradaban kita. Namun demikian, ketidak siapan kita dapat juga
menimbulkan permasalahan dalam pergaulan global. Dalam konteks ini kita merasakan
bahwa dampak globalisasi yakni liberalisasi ekonomi dengan praktik korporasi yang tamak
yang pernah dialami oleh bangsa kita hampir genap empat abad lamanya. Mulai era
imperialisme kolonial Belanda dengan Perseroan Terbatas yang bernama VOC
menancapkan kuku kekuasaannya dikerajaan-kerajaan Nusantara. Kemudian hingga
berlangsung pada derajat yang lebih intens ketika pada pemerintahan yang merilis
kebijakan politik dan ekonomi pintu terbuka terhadap kepentingan modal asing.
Dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing Tahun 1967, membawa Indonesia dalam tata
ekonomi yang dikonstruksi oleh paham kapitalisme-liberalisme secara lebih dalam.
Pancasila dilupakan sebagai dasar filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat
menjadi dasar penataan, politik, ekonomi dan Negara. Liberalisasi tahap lanjut saat ini,
berjalan parallel dengan arus gerakan demokratisasi.
ng diusung oleh gelombang reformasi, implikasinya adalah semakin terbukanya ruang
untuk mengekspresikan kebebasan yang cenderung menjadi anarki. Liberalisasi melanda
seluruh sector dan bidang kehidupan tanpa terkecuali dan menyeret Indonesia dalam tata
dunia global tanpa
reserve
.Liberalisasi ini di satu sisi memberikan inspirasi akan tata masyarakat bebas, keluar dari
praktek penindasan dan penjajahan, dari rezim yang hegemonic dan represif. Kebebasan ini
diyakini dapat memberikan kesempatan untuk menata kehidupan lebih baik sebagaimana
menjadi cita-cita founding fathers.Namun demikian, yang perlu dikritisi adalah muatan
kepentingan neo-liberal yang menyelusup dalam kebebasan ini sarat dengan sejumlah
kontradiksi yang tidak sesuai dengan Indonesia Merdeka yang kita cita-citakan.Saat ini para
pemimpin negara kita, seolah kehilangan daya untuk bernegosiasi dengan kepentingan-
kepentingan global maupun kepentingan kelompok yang kerap bertentangan dengan
kepentingan nasional. Hal ini membuat masyarakat bangsa kita mengalami kemunduran
kebelakang jauh seperti yang dicita-citakan Pancasila, dan terjebak dalam berbagai
problematika kebangsaan yang semakin carut-marut, kompleks, dan akut. Dalam alam yang
lebih bebas kini, negara tidak lagi mempunyai kemampuan monopolistic untuk menafsirkan
Pancasila. Kini ada ruang yang sama terbuka bagi siapapun untuk menginterpretasikan
Pancasila dalam suasana demokratis. Implementasi Pancasila tidak pada sekedar abtraksi

teoritis, tetapi semakin emansipatif berupa tindakan-tindakan praktis dalam berbagai bidang
kehidupan, Pancasila tidak hanya sumber etik sosial, tetapi juga sebagai instrument politik
bagi masyarakat untuk melihat kinerja struktur kekuasaan yang sedang berlangsung dan
melawan semua bentuk ketidak adilan sosial, diskriminasi, kekerasan dan segala
manifestasinya. Logika yang memposisikan Pancasila adalah alat kekuasaan harus dibalik
dengan menyertakan nilai-nilai yang tumbuh berkembang dalam masyarakat secara
demokratis, dan kacamata untuk melihat dan memastikan kekuasaan telah bekerja sesuai
dengan mandat rakyat. Pancasila sebagai ideology nasional, merupakan konsensus sosial
yang bersifat final. Konsekuensi dari hal ini adalah penerimaan terhadap Pancasila secara
demokratis tanpa wacana dan upaya-upaya menyangsikan keberadaannya. Para pemimpin
elit politik yang ada pada supra dan infra struktur politik memikul tanggung jawab besar
untuk mengintegrasikan Pancasila dalam semua dimensi kehidupan dan menjawab seluruh
persoalan yang terjadi dan dirasakan bangsa kita saat ini. Oleh karenanya elit politik harus
berani memutar haluan kembali, kembali pada Pancasila sebagai pedoman dalam perilaku
politik secara nyata dengan berpijak teguh pada tiga hal :
Pertama
, karena kita adalah negaram erdeka, tentunya harus menunjukan memiliki kedaulatan.
Kedaulatan yang tidak dinilai karena formalitas batas geografis dan pengakuan politik dari
negara lain. Namun yang terpenting, memberikan peneguhan rakyat kita sendiri, dengan
cepat dan berani bersikap, tegas dan jelas, pada pengambilan keputusan yang menyangkut
rakyat dan Negara. Kegamangan dan keragu-raguan, sama saja menyemai sikap oposisi
yang selanjutnya anarkis yang massif guna pemenuhan keputusan dan kebijakan yang
berkaitan dengan rakyat dan negara.
Kedua
, di bidang ekonomi yang seharusnya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, pengelolaan sector yang menjadi sumber daya ekonomi bangsa diprioritaskan
bertumpu pada potensi bangsa sendiri dan untuk kepentingan rakyat banyak. Proses
menghadirkan kemampuan berdiri, tidak disederhanakan dengan tindakan nasionalisasi
aset. Karena hidup dalam perkembangan dunia yang kian mengglobal, menjadi lebih
mudah bila pilihannya pada semakin meningkatkan kemampuan dan keunggulan daya saing
bangsa. Kemampuan dan keunggulan daya saing pada sumber daya manusia, baik pada
produksi, konsumsi dan komunikasi.
Ketiga
, kekayaan akan ragam budaya dan nilai-nilai luhurnya adalah modal bagi kepribadian
bangsa Indonesia. Modal dasar ini harus semakin dikembangkan untuk pemenuhan dan
peningkatan peran kontributifnya padap engembangan peradaban dunia secara universal.
Hal inilah kenapa Bung Karno, salah satu pendiri negara dan bangsa Indonesia,
menuliskannya kepada kita dengan : ….nasionalisme kita, adalah nasionalisme yang hidup
pad ataman sari internasionalisme. Pancasila harus diintegrasikan dalam perilaku sosial
maupun politik dan sebagai alat pemersatu bangsa di semua dimensi kehidupan. Perubahan
akan dapat terjadi jika para pemimpin politik kita dapat memberikan tauladan kepada
seluruh masyarakat akan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Bentuk nyata
dari keteladanan dan konsistensi pelaksanaan Pancasila ini dpaat dimulai dengan

diakhirinya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, praktik
kejahatan korupsi, ego kepentingan yang bersifat sektoral, pengutamaan permusyawaratan
sebagai mekanisme politik dalam menyelesaikan seluruh persoalan bangsa dan menolak
seluruh kepentingan asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional.Pancasila dinilai
gagal meniupkan roh kebangsaan dan spiritualitas rakyat Indonesia? Karena dianggap
terlalu normative dibandingkan dengan ideology lainnya, semisal Marxisme, Sosialisme
dan Liberalisme, terutama dalma hal metodologinya, maka ada yang mengatakan hal itu
benar. Bagaimana bisa mengangkat bangsa ini, jika Pancasila telah terpinggirkan dari zona
kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila hanyalah sebuah artefak sejarah yang nasibnya tak
jauh beda dengan sampah, dimasukkan di tempat pembuangan dan dilupakan begitu saja.
Apalagi menurut Koento Wibisono Siswomihardjo, penghapusan Ketetapan MPR Nomor
II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menimbulkan sikap
alergi dan sinis masyarakat terhadap Pancasila. Yang lebih menyedihkan lagi adalah hampir
70% perguruan tinggi telah menanggalkan mata kuliah Pancasila sebagai bahan ajarnya. Ini
adalah preseden buruk bagi Panasila sendiri. Semakin Pancasila terpinggirkan, bangsa
Indonesia terancam krisis ideology dan mudah tersusupi ideologi lain yang kental sectarian.
Ini adalah titik nadir bagi keberlanjutan NKRI (Gatut Saksono:2007). Ada beberapa
ideology yang masih eksis. Ideology kapitalisme menawarkan nikmat duniawi seperti
kekayaan, penguasaan modal sebagai tujuan pokok. Sedangkan komunisme menawarkan
persamaan kepemilikan antar individu dalam suatu komunitas sebagai representasi keadilan
distributive yang menjadi unsur pokoknya. Di Indonesia, ideologi Pancasila menawarkan
keluhuran budi dalam etika sebagai daya pikat untuk mengundang masyarakat sepaham
dengan muatan ideologi yang dibawanya. Jadi semua ideologi pada umumnya menawarkan
satu garis perjuangan pokok sebagai konsentrasi utamanya. Kemudian dengan isu pokok
tersebut diasumsikan dapat menjawab segala persoalan kehidupan.
Indikasi tersebut banyak bermunculan mengingat perilaku para ideolog cenderung menjadi
fanatik, dan bangga, terhadap ideologi yang dianutnya. Kaum kapitalis begitu bernafsunya
mengejar uang sebagai pangkal pokok kehidupan. Sehingga apapun yang tidak berbau uang
bukanlah kehidupan yang pantas untuk dijalani. Demikian juga komunisme, para pengajur
ideologi ini begitu lantang meneriakan keadilan distributif bagi kaumnya, tanpa pernah
mengimbangi dirinya dengan sisi spiritualisme. Akibatnya ideologi yang ada sekarang
terlihat kurang utuh dalam menyikapi problem kehidupan. Ideologi terlalu didewakan
menjadi sebuah sistem yang mampu menuntaskan segala hal. Padahal ideologi di mata
orang awam yang dihinggapi perut lapar, takkan ada manfaatnya apa-apa jika tidak
mendatangkan keadilan dan kemakmuran. Maka dari itu persoalan umat manusia
hubungannya dengan kehidupan bangsa, terutama ekonomi menjadi begitu dominant. Prof.
Gunar Mirdal peraih hadiah nobel bidang ekonomi melalui penelitiannya mengenai
keterpurukan negara-negara terbelakang dalam bidang ekonomi menyebutkan bahwa faktor
akhlaklah yang menjadi penyebab utama keterbelakangan tersebut. Hal ini menandaskan
bahwa dalam kehidupan apapun segala persoalan harus menempatkan pembenahan perilaku
harus menjadi perhatian utama. Artinya bahwa apapun ideologi yang dianut, tetap aspek
perilaku memegang kunci dalam membangun peradaban. Pancasila yang notabene
dilahirkan atas pondasi nilai-nilai luhur yang tumbuh di dalam diri bangsa Indonesia,

menurut saya amatlah pantas dijadikan ideologi trans nasional. Hal ini didasarkan pada
subtansi nilai-nilai Pancasila yang cenderung melengkapi berbagai unsur-unsur kehidupan
termasuk didalamnya ideologi dan bukannya membenturkannya. Sehingga Pancasila, saya
nilai sebagai ideologi yang mempunyai karakteristik konvergensi daripada dikotomis. Oleh
karenanya untuk mendapatkan hasil yang dicita-citakan Pancasila dibutuhkan pemahaman
bersama (
mutual understanding
) dan tingkat pendidikan yang lebih baik (
well educated
) agar kesan yang muncul dari pancasila sebagai ideologi tidak terlalu apologetic. Menurut
Ma’ruf Amin, Pancasila memang bukan agama, karena ia merupakan kumpulan
value
(nilai) dan
vision
(visi) yang hendak diraih dan diwujudkan bangsa Indonesia saat berikhtiar mendirikan
sebuah negara. Menurutnya Pancasila adlaah sebagai
Vision of state
. Inilah yang sering kali tidak dipahami para penentang Panasila sebagai ideologi
transnasional bangsa Indonesia. Mereka kecewa kepada Pancasila karena tidak membawa
perubahan yang berarti bagi hidup mereka. Padahal jika kita lihat pandangan Feith, Persepsi
yang salah dari beberapa kelompok terhadap Pancasila sebenarnya bukan terletak pada
nilai-nilai luhurnya, tetapi lebih ditujukan kepada cara menafsirkan dan memperlakukan
nilai-nilai tersebut (Feith, 1991). Ke depan agaknya senada dengan pendapat Dr. Kaelani,
agar Pancasila tidak menjadi ideologi Transnasional yang tumpul maka perlunya adanya
pembenahan dari epistemology pemahaman kita terhadap Pancasila. Beliau mengusulkan
agar ada usaha untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah dengan :
•Mengembangkan nilai-nilai Pancasila melalui pengembangan Pancasila sebagai kerangka

dasar pengembangan dasar epistemis ilmu.

•Pancasila sebagai landasan etis bagi pengembangan ilmu.
•Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan pendidikan yang berkep

About these ads
Posted in: artikel