Aksi massa anarkis berbau agama mulai dicermati DPR dengan mencoba tanya BIN

Posted on February 8, 2011

2


Kekerasan Berbau Agama, DPR Akan Tanya BIN
“Intelijen mengantisipasi, tapi polisi harus tegas di penegakan hukum.”
SELASA, 8 FEBRUARI 2011, 14:32 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

Cuplikan video penyerangan jemaah Ahmadiyah

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi I DPR, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengakui pentingnya peran intelijen dalam mengantisipasi konflik horizontal yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk insiden kekerasan yang menewaskan tiga jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, dan pembakaran gereja di Temanggung.

“Kita membutuhkan kemampuan intelijen yang memadai untuk mengantisipasi konflik-konflik tersebut, karena esensi intelijen adalah untuk mengumpulkan data dan informasi,” kata Agus. Namun di sisi lain, lanjutnya, harus dipahami intelijen Indonesia memiliki keterbatasan kewenangan.

“Mereka belum mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan operasional. Karakter intelijen kita belum sampai ke sana,” jelas politisi Golkar itu, Selasa 8 Februari 2011. Oleh karena itu, Agus menekankan pentingnya kerjasama yang baik antara intelijen di lapangan dengan aparat-aparat lain seperti polisi dan dinas keagamaan di daerah.

===========

Persidangan Richmond Bawengan
Massa Beringas, Bakar Satu Truk Dalmas
Editor: Glori K. Wadrianto
Selasa, 8 Februari 2011 | 10:33 WIB
Dibaca: 19020
TRIBUN JOGJA/KRISNA KRISNA SUMARGOSuasana rusuh di sidang Richmond di PN Temanggung Jawa Tengah Selasa (8/2/2011).

TEMANGGUNG, KOMPAS.com — Warga Temanggung yang berada di seputar Pengadilan Negeri Temanggung, Selasa (8/2/2011), semakin beringas. Mereka membakar satu truk pengendalian massa (dalmas) milik polisi di bagian atap dan bannya. Massa mengguyurkan bensin ke terpal dan menyulutnya dengan api. Kendaraan taktis (rantis) polisi juga dilempari batu dan digebuki.

Massa sempat merangsek maju. Sebuah mobil pemadam kebakaran sempat melindas sepeda motor saat massa mundur menyelamatkan diri. Hingga pukul 10.20, massa masih terkonsentrasi di depan gedung pengadilan, Jalan sudirman. Adapun ratusan personel Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Pengendalian Massa Polres Temanggung, dan satuan pendukung dari satuan Polri lain membanjiri seputaran PN Temanggung.

Mereka bersenjatakan lengkap dengan peralatan pengendali huru-hara dan diperkuat dua kendaraan taktis serta barracuda. Kehadiran pasukan Polri dalam jumlah besar sejak pukul 07.00 ini untuk mengamankan jalannya sidang dengan terdakwa A Richmond Bawengan (58).

Sidang hari ini mengagendakan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa. Pantauan Tribun, massa dari kelompok tertentu sejak pagi ini sudah mulai terlihat di jalur lambat depan PN Temanggung.

Kasus yang menjerat warga asal Manado ini terjadi pada 3 Oktober 2010. Ketika itu Bawengan, yang menggunakan KTP Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menginap di tempat saudaranya di Dusun Kenalan, Desa/Kecamatan Kranggan, Temanggung.

Sedianya ia hanya semalam di tempat itu untuk melanjutkan pergi ke Magelang. Namun, waktu sehari tersebut digunakan untuk membagikan buku dan selebaran berisi tulisan yang dianggap menghina umat Islam. Karena itu, sejak 26 Oktober 2010, ia ditahan.

Data yang berhasil dikumpulkan oleh intelijen, ujar Agus, harus disalurkan kepada pihak-pihak yang benar seperti polisi sebagai aparat penegak hukum. “Distribusi data ini yang rentan. Harus dipastikan tujuannya tepat dan sasarannya tercapai,” ujarnya. Dengan kata lain, kata Agus, intelijen lebih berperan di ranah preventif.

“Intelijen mengantisipasi, tapi polisi harus tegas di penegakan hukum,” katanya.

Komisi I yang menanggani bidang Polkam itu berencana membahas persoalan ini dalam rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara. Peran intelijen yang sedang dibahas dalam RUU Intelijen juga akan secara khusus disoroti oleh Komisi I.

Secara terpisah, anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari menyesalkan Polri yang mampu mengendus informasi tanpa bisa mencegah meledaknya kekerasan. “Di mana efektivitas intelijen kepolisian? Saya mendapat info, polisi mampu mengendus kerusuhan Temanggung seminggu sebelumnya. Tapi kok tidak menindaklanjuti penegakan hukumnya, tidak melakukan pencegahan,” ujarnya kesal.

Menurut politikus PDIP itu, polisi harus menjadikan kasus Cikeusik dan Temanggung sebagai pelajaran mahal. “Saya akan menuntut Polri melakukan audit kebijakan,” ujarnya. Komisi III sebagai mitra kerja polisi, ujarnya, tidak akan berpangku tangan melihat kegagalan beruntun kepolisian dalam mencegah kekerasan berbau SARA di tengah masyarakat.

About these ads
Posted in: berita 3