KUHP dengan kelemahannya

Posted on January 1, 2011

0


Bicara hukum pidana Indonesia  pasti langsung tahu KUHP. Tentunya kita sadar bahwa katanya sih KUHP itu warisan hukum Belanda, hal ini terlihat dari istilah-istilah bahasa Belanda. Dengan budaya Belanda dengan budaya kita beda, tentunya akan banyak muncul kelemahan dan inilah kelemahan KUHP.

Kelemahan KUHAP dalam Praktek

Diterbitkan Juni 30, 2008 Artikel Dosen Ditutup
Tag:

Oleh Amir Ilyas

Sumber resmi yang menyebut KUHAP sebagai sebuah karya Agung adalah pada tanggal 25 Januari 1982, saat berlangsung penataran Hukum Acara Pidana di Departemen Penerangan, oleh Nasrun Syachrun yang saat itu menjabat Sekjen Departemen Kehakiman. Argumentasinya saat itu adalah, bahwa KUHAP sangat berbeda dengan HIR dan banyak mengatur hal yang baru, misalnya pengakuan akan Hak Asasi Manusia (Hak tersangka/terdakwa)

 

Kini setelah 26 tahun berlakunya KUHAP, ternyata juga timbul masalah “Agung” yang lain. Jejak-jejak Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) ternyata tidak terhapus. Sebab ternyata KUHAP tidak “berdaya” untuk itu. Singkatnya mari kita mencoba melihat beberapa fakta berikut ini.

 

Korban tindak pidana (delik biasa atau aduan) setelah melaporkan kasusnya, kadang surat bukti pelaporan tidak segera diberikan, hal bisa dijadikan lahan pemerasan, sebab pihak terlapor kadang langsung dihubungi oleh petugas dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan dilaporkan melakukan tindak pidana, mau diproses atau tidak semuanya bisa diatur. (RUU KUHAP harus mengatur batas waktu soal proses pelaporan polisi untuk ditingkatkan menjadi penyidikan serta pelapor diberikan akses untuk mengetahui perkembangan kasusnya)

 

Masalah lain, terkadang pelapor harus menjadi korban dua kali, selain korban tindak pidana, ia harus berkorban materi dan waktu. Karena tidak jelasnya proses laporan, pelapor harus bolak balik untuk menanyakan perkembangan kasusnya, selain itu sering dimintai uang bensin, rokok, pembeli kertas, pulsa.

 

Dalam KUHAP,  telah diatur soal, telah di atur beberapa hal seperti : Hak-hak tersangka/terdakwa, Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan, Dasar Hukum Penangkapan/Penahanan serta jangka waktunya, Ganti kerugian dan rehabilitasi, Penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidana, Upaya hukum, Koneksitas, Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan

 

Dalam KUHAP sekitar 19 hak tersangka diatur, yang seharusnya diselaraskan dengan asas praduga tidak bersalah, tapi yang terjadi adalah pengaburan hak-hak tersebut dengan mengedepankan praduga bersalah. Misalnya dalam hal penangkapan/penahanan, dasar hukum yang dijadikan acuan berupa surat perintah, dibuat kemudian (tanggalnya dimundurkan) walaupun kejadian ini tersedia juga lembaga praperadilan untuk mengujinya.

 

Banyak kasus penangkapan/penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah, dan ketika diuji oleh lembaga praperadilan, semuanya menjadi sah. Modusnya adalah, penyidik segera membuatkan surat perintah penangkapan/penahanan selain penyesuaian tanggal, juga buku register surat diubah sedemikian rupa, sehingga seolah-olah telah ada ekspedisi surat yang dimaksud. (Buku register surat ditulis ulang atau dihapus/tipe-ex pada bagian tertentu).

 

Nah, pemeriksaan sidang praperadilan tidak menguji hal ini, sebab cukup diperlihatkan adanya surat perintah kemudian didukung oleh registrasi surat, maka hakim praperadilan akan menyatakan sah penangkapan/penahanan yang sedang diuji. Jadi lembaga ini juga nyaris tidak berdaya, sebab hanya menjadi lembaga penguji formalitas belaka. Demikian halnya dalam hal penggeledahan/penyitaan, yang untuk kondisi normal harus ada isin dari Ketua Pengadilan setempat, tapi dalam praktek geledah/sita dulu, masalah isin bisa belakangan. (RUU KUHAP harus memperluas wewenang lembaga praperadilan atau disandingkan dengan rencana lembaga Hakim Komisioner)

 

Praktek lain yang terjadi adalah, jika terjadi sidang praperadilan, dan ternyata penyidik sulit untuk menghidari tentang tidak adanya (tidak sahnya) surat perintah penangkapan/penahanan, maka berkas perkara buru-buru dilimpahkan ke Kejaksaan, dan pihak JPU (berdasar rasa toleran) buru-buru juga melimpahkan ke Pengadilan (dan biasanya karena rasa toleransi juga) dan hakim langsung melakukan pemeriksaan pokok perkara, maka praperadilan dianggap gugur. (RUU KUHAP, jika masih tetap mempertahankan lembaga praperadilan, maka diatur bahwa selama ada pemeriksaan praperadilan, perkara pokok tidak bisa diperiksa sampai praperadilan dinyatakan selesai)

 

Dalam prakteknya, orang yang diduga/disangka melakukan suatu tindak pidana, masih sering diperlakukan tidak manusiawi, misalnya terjadi kekerasan fisik atas dirinya. Salah satu hal yang menjiwai KUHAP adalah seorang tersangka akan merasa aman jika berada dikantor polisi, tapi faktanya berbicara lain, Coba perhatikan beberapa tahanan meringis kesakitan begitu mereka di kantor  polisi.

 

 

Masalah surat perintah penangkapan seharusnya terbit sesuai dengan Pasal 17 KUHAP, yang mengisyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup, penjelasan pasal 17 KUHAP menyebutkan yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana……..dst.

 

Tetapi mengapa dengan menduga adanya tindak pidana, tersangka yang ditangkap kerap digebuki, bahkan dipertontonkan ke publik (perhatikan tayangan kriminal di TV). KUHAP seharusnya menjamin secara tegas  bahwa seseorang yang baru diduga melakukan tindak pidana tidaklah boleh disiksa. Pimpinan organisasi satuan Polri, seharusnya tidak menutup mata atas praktek-praktek seperti ini. (RUU KUHAP seharusnya memuat aturan bagi aparatus kepolisian yang melakukan kekerasan seperti ini, termasuk pimpinannya)

 

Pada proses penangkapan (kecuali tertangkap tangan), yang tidak disertai surat perintah, sangat sering petugas yang melakukannya cukup mengatakan ”sekarang ikut ke kantor dan nanti di sana dijelaskan semuanya” (RUU KUHAP seharusnya mengatur bahwa pada saat proses penangkapan, petugas wajib untuk segera membacakan segala hak-hak tersangka, jika tidak, penangkapan dinilai tidak sah dan petugas yang melakukan harus dikenai sanksi yang tegas)

Pada proses penahanan, sungguh-sungguh subjektifitas yang dikedepankan (tanpa menafikkan objektifitas ) Masalah penahanan saat ini menjadi ladang subur untuk memeras (termasuk soal perubahan status penahan). Dalam praktek, seorang tersangka ditahan atau tidak, bisa diatur. Penyidik tanpa risih dengan terbuka melakukan tindakan pemerasan kepada tersangka.Anda mau ditahan atau tidak, kalau tidak kita bisa atur, yang penting anda mengerti komandan saya” kalimat ini tidak asing lagi.

 

Coba kita lihat Pasal 21 (1) KUHAP, bahwa perintah penahanan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup (jadi bukan lagi bukti permulaan yang cukup) dengan kekuatiran (bukan keyakinan) tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Persoalannya kemudian, bagaimana kalau tersangka/terdakwa karena sesuatu keadaan atau kondisi diyakini tidak akan melarikan diri, apakah masih layak untuk ditahan.

Jika tersangka/terdakwa ditahan, KUHAP membolehkan adanya perubahan status penahanan. Untuk itu disyaratkan adanya jaminan baik berupa orang maupun uang. Dalam praktek, jaminan uang tidaklah seperti dalam KUHAP, sebab faktanya uang diberikan oleh tersangka/terdakwa bukanlah jaminan yang sesungguhnya tapi melainkan uang suap. Jadi jika tersangka/terdakwa melarikan diri ”uang jaminan” tersebut tidak masuk ke kas negara.

Demikian juga jaminan orang, jika tersangka/terdakwa melarikan diri, si penjamin tidak dapat disalahkan. Menurut saya, RUU KUHAP harus mengatur secara jelas dan tegas prihal jaminan berupa uang, yang jumlahnya disesuaikan dengan kedudukan tersangka/terdakwa. Misalnya jumlah minimal untuk ancaman dibawah 1 tahun adalah 50 juta. Sedangkan untuk jaminan orang, harus juga disertai dengan sanksi jika tersangka/terdakwa melarikan diri, tapi bukan menggantikan posisi tersangka/terdakwa.

Mengenai peristiwa penangkapan/penahanan,penggeledehan dan penyitaan. Realitasnya tembusan surat perintahnya sering tidak diberikan kepada keluarga tersangka. Menurut saya, RUU KUHAP harus mengatur secara tegas. Segala surat perintah yang dimaksud wajib tembusannya disampaikan kepada keluarganya. Jika tempat tinggal keluarganya tidak diketahui atau tidak jelas, maka tembusannya wajib diberikan kepada kejaksaan dan pengadilan. Dan jika tidak dilakukan maka semua proses tersebut dan segala hasilnya dinyatakan tidak sah.

Pada proses pemeriksaan, baik kepada tersangka atau saksi, juga banyak ditemui pelanggaran KUHAP. Misalnya pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi, seharusnya juga disertai surat dan sampaikan sesuai aturan. Tapi kenyataannya sering pemanggilan hanya dilakukan lewat pemberitahuan lisan, telpon bahkan SMS. Panggilan itu pun masih disertai ancaman kalau tidak datang berarti melawan petugas.

Dalam praktek surat pemanggilan dimaksud nanti diserahkan setelah pihak yang dipanggil berada dikantor polisi. Menurut saya, RUU KUHAP harus mengatur bahwa semua bentuk pemanggilan untuk diperiksa apakah sebagai saksi atau tersangka harus disertai surat dan disampaikan secara resmi. Jika tidak maka proses pemeriksaan serta hasilnya dinyatakan tidak sah.

Tersangka yang dimintai keterangan untuk kepentingan pembuatan BAP. Dalam prakteknya, diawali dengan interogasi yang kadang disertai ancaman dan tindak kekerasan fisik. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka ini adalah peninggalan HIR yang tetap dipraktekkan.

UU bisa berubah tapi ”kebiasan gebuk” belum tentu berubah. Kalau belum mendapatkan pengakuan, maka siksaan fisik dilakukan, sehingga dengan tidak berdaya tersangka mengeluarkan pengakuan. Kadang juga disertai dengan jebakan bujukan, bahwa kalau mengaku hukumannya ringan. RUU KUHAP harus mengatur bahwa semua keterangan tersangka/saksi yang diperoleh melalaui kekerasan dan atau ancaman, maka segala hasilnya dinyatakan tidak sah dan petugas yang melakukannya dikenakan sanksi yang tegas.

Kebiasaan lainnya, adalah, penyidik membuatkan sendiri keterangan untuk tersangka/saksi tanpa melalui pemeriksaan, keterangan tersebut/BAP tinggal ditandatangani/jempol oleh tersangka/saksi. Biasanya untuk tersangka diminta tandatangan/jempol dengan bujukan akan segera dibebaskan, dan tidak diberi kesempatan untuk membaca dokumen yang ditandatangani/jempol.

Sedangkan untuk saksi, biasanya disuruh tandatangan/jempol dengan alasan agar dirinya tidak ditahan. Banyak JPU yang mengeluh akan hal ini, sebab ternyata terdakwa/saksi menarik keterangannya dalam persidangan. RUU KUHAP, perlu memikirkan ada pembuktian pada saat proses pemeriksaan/pengambilan keterangan, misalnya ada rekaman audio visual.

Saat tersangka diperiksa yang disertai dengan tindak kekerasan fisik, biasanya tidak dilakukan oleh pemeriksa (penyidik/penyidik pembantu) tetapi oleh petugas yang lain, yang dibiarkan bebas masuk saat pemeriksaan berlangsung (biasa juga dilakukan dalam ruang tahanan). Sehingga saat terdakwa dipersidangan menarik keterangannya dan kemudian dikonfrontir dengan saksi verbalism. Maka saksi verbalism siap bersumpah dnegan apa saja bahwa tidak pernah melakukan tindak kekerasan sewaktu melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa. Celakanya, hakim sangat mempercai keterangan saksi yang demikian.

RUU KUHAP dan disingkronkan dengan RUU KUHP, perlu mengatur tentang pembuatan BAP. Sebab BAP dibuat berdasarkan sumpah jabatan. Dan jika hasilnya ternyata palsu karena didapatkan dari pemaksaan fisik, maka penyidik yang melakukan dianggap membuat surat palsu atau telah melanggar sumpah jabatan dan sanksi harus tegas dan keras. RUU KUHAP harus mengatur keterlibatan JPU secara aktif seketika tindakan penyidikan dimulai, jadi bukan hanya sebatas SPDP.

Demikian halnya, pada setiap proses pemeriksaan di semua tingkatan. Kepada tersangka/terdakwa harus diberitahukan segala hak-haknya, misalnya punya hak untuk didampingi oleh penasihat hukum/advokat. Dalam praktek, kehadiran seorang advokat untuk mendampingi kliennya adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh sebagian besar penyidik/JPU sebab dianggap sebagai hambatan.

Dan, kepada tersangka/terdakwa diancam, bahwa jika menggunakan jasa advokat, maka hukumannya bisa bertambah. RUU KUHAP harus mengatur bahwa adalah hak tersangka/terdakwa untuk didampingi dalam setiap proses pemeriksaan pada setiap tindak pidana, dan jika tidak mampu untuk membayar jasa advokat, maka penyidik diwajibkan untuk menyediakannya, hal ini perlu disingkronkan dengan RUU Bantuan Hukum.

Praktek lain yang sering terjadi adalah, saat pemeriksaan tambahan. Proses ini dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada penasihat hukum tersangka. Dalam memberikan bantuan hukum, advokat kadang dipersulit untuk melakukan aktivitasnya, misalnya dalam mendapatkan salinan BAP.

Seharusnya setiap selesai pemeriksaan untuk BAP, maka salinannya juga harus segera diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya dengan atau tanpa permintaan. Tapi dalam praktek, penyidik sering berdalih bahwa BAP belum dapat diberikan karena belum selesai, nanti minta saja pada JPU ketika sudah dilimpahkan, ataukah dengan alasan harus ada isin dari komandan. JPU kadang berdalih tidak mau menyerahkan BAP, nanti dipersidangan baru diminta kepada majelis hakim. RUU KUHAP harus lebih mempertegas, bahwa salinan BAP adalah hak tersangka/terdakwa dan harus segera diberikan sesaat setelah selesai pemeriksaan.

Hal yang sama terjadi jika advokat hendak bertemu dengan kliennya, terkadang tidak dipertemukan dengan alasan untuk bertemu dengan tahanan harus mendapat persetujuan atau ijin dari komandan selaku penyidik yang menahan. Demikian juga jika yang melakukan penahanan adalah JPU atau hakim. Semuanya memerlukan ijin tertulis dan untuk mendapatkannya bukanlah hal yang mudah. RUU KUHAP harus mengatur bahwa sepanjang untuk bertemu dengan klien, maka advokat tidak boleh dipersulit. Selama masih jam kantor, diluar jam kantor, untuk bertemu klien harus disertai alasan yang jelas serta diserahkan kepada petugas jaga saat itu.

Kelemahan lain KUHAP adalah dalam proses penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Tidak adanya batas waktu yang ditentukan, kapan suatu perkara segera bisa dilimpahkan ke pengadilan, akibatnya banyak perkara yang terkatung-katung, baik mengendap di penyidik maupun JPU (ataukah berkas bolak-balik antara penyidik dan JPU). Hal ini akan berakibat terkatung-katungnya status seorang tersangka tanpa ada kepastian. Demikian juga dengan korban, yang tidak tahu kapan akan mendapatkan keadilan. RUU KUHAP harus mengatur batas waktu proses penyidikan/penuntutan, selain jangka waktu/masa penahanan. Misalnya tersangka yang ditangkap yang dilanjutkan dengan penahanan, maka saat itu juga wajib untuk segera diperiksa.

 

 

Posted in: lainnya