Sekilas NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Posted on January 2, 2011

0


Kata pajak tentunya hampir sebagian besar mengenalnya.  Bagi orang Indonesia yang beragama Islam,  pasti mengenal zakat. Dan jika kita mau jujur identik dengan pajak. Kalau zakat itu dianut Nabi, sedangkan pajak itu dianut oleh negara. Jadi kalau anda membayar pajak, sedikit banyak anda telah membiayai negara, sedangkan kalau konsep zakat dianggap membiayai agama dan pemerintahan jaman Nabi.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Setiap wajib pajak akan memilik NPWP yang unik dan berbeda dengan wajib pajak yang lain. NPWP terdiri dari 15 digit. 8 digit pertama merupakan kode administrasi pajak, 1 check digit, 3 kode KPP, dan 3 kode cabang.

Untuk apa sih kita punya NPWP?? Yang jelas pertama karena NPWP adalah start awal dari semua hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Jadi ketika akan membayar pajak dia mempunyai NPWP, mengajukan restitusi, pemindahbukuan, dll (itu sudah jelas). Kalo dilihat dari situ terlihat bahwa NPWP hanya untuk kepentingan pajak saja. Seolah-olah negara yang membutuhkan NPWP. Tapi jangan salah, NPWP sekarang ini tidak hanya untuk melaksanakan kewajiban pajak saja. NPWP sekarang ini juga menjadi salah satu syarat pengajuan kredit perbankan, terutama untuk badan. Ketika akan mengajukan kredit maka akan ditanya NPWP nya. Begitu pula untuk tender pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang ikut tender harus memiliki NPWP.. Nah terbayang kan bahwa NPWP itu penting.

Nah bagaimana caranya untuk mendapat NPWP ini?? begini caranya: Kita bisa mengajukan dengan cara datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat domisili atau lokasi usaha kita.
Kita mengajukan peromohonan dengan membawa syarat-syarat yang dibutuhkan. Apa saja syaratnya akan saya tulis dalam artikel berikutnya. Kita mengisi formulir yang sudah disediakan di tempat pelayanan terpadu di KPP.
Setelah formulir diisi dengan dilampiri syarat-syarat yang diperlukan maka dalam satu hari kerja NPWP itu sudah jadi. Jadi besoknya sudah bisa diambil.. Gampang banget kan!!
Dan satu lagi, untuk membuat NPWP GRATISS!! Tidak usah membayar..
Jangan mau kalau diminta untuk membayar oleh petugas.
Bagi anda yang sibuk dan tidak sempat datang ke KPP masih bisa membuat NPWP. Trus bagaimana caranya??? Begini… Kita bisa mendaftar lewat internet, atau istilah kerennya melalui e-Registration (e-Reg). Kita tinggal membuka situs DJP di http://www.pajak.go.id Di dalam menu utama pada menu aplikasi kita pilih E-registration. Dari situ kita tinggal mengikuti step-stepnya (gampang banget kok!!).. Dan kalau anda tidak mengerti disana juga disediakan petunjuk pemakaian e-Regestration. Tapi jangan lupa sebelum kita menggunakan aplikasi e-Registration kita harus punya account dulu di situs pajak. Jadi kita buat dulu account dengan cara daftar/register. Setelah itu kita login dan mulai mengisi formulir. Isi dengan lengkap, benar dan jelas. Setelah kita isi maka kita akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS). SKTS itu kita print dan dikirimkan kembali ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal kita dengan dilengkapi dengan syarat-syarat yang dibutuhkan. Dokumen ini harus dikirim dalam waktu 30 hari. Kalo lewat dari 30 hari permohonan anda gugur dan harus membuat permohonan kembali. Setelah dokumen tersebut diterima oleh KPP, dalam satu hari kerja NPWP sudah jadi akan dikirim ke alamat anda.. gampang banget kan!!! kalo sulit APA KATA DUNIA!!!

Persyaratan memperoleh NPWP

tentang bagaimana cara untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dalam tulisan saya ini akan saya uraikan mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh NPWP. Di dalam tulisan ini anda mengetahui hal-hal apa saja, dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam mengurus permohonan NPWP kepada kantor pelayanan pajak. Dengan mengetahui persyaratan maka diharapkan anda sudah dapat mempersiapkan hal-hal yang akan diminta oleh kantor pelayanan pajak ketika anda mengurus NPWP, sehingga akan memudahkan pekerjaan anda.

Persyaratan untuk memperoleh NPWP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-160/PJ./2007 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jadi dalam peraturan ini mengatur mengenai NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk PKP akan dibahas dalam tulisan yang lain.

• Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
Usaha diartikan sebagai kegiatan usaha sebagaiman pengertian umum (common sense) sedangkan pekerjaan bebas adalah pekerjaan karena keahlian yang dimilikinya, misalnya seorang dokter, akuntan. Sehingga contoh dari wajib pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas adalah karyawan yang menerima gaji saja tanpa memiliki usaha. Jadi penghasilannya semata-mata adalah dari pemberi kerja.
Syarat yang diperlukan adalah:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor
2. surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing

• Untuk Wajib Pajak Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,
2. atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing (bentuk formulir sebagaimana dalam angka VII Lampiran I PER-160/PJ./2007).
3. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari Wajib Pajak ( bentuk formulir sebagaimana dalam angka VI Lampiran I PER-160/PJ./2007).

• Untuk Wajib Pajak Badan
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,
2. atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing (bentuk formulir sebagaimana dalam angka VII Lampiran I PER-160/PJ./2007) dari salah seorang pengurus efektif
3. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif ( bentuk formulir sebagaimana dalam angka VI Lampiran I PER-160/PJ./2007).

• Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,
2. atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing formulir sebagaimana dalam angka VII Lampiran I PER-160/PJ./2007) dari salah seorang pengurus Joint Operation


sumber= hitungpajak.wordpress.com


Posted in: bisnis