Coba terapkan Undang-undang IT, Tifatul tuntut RIM penyedia layanan BlackBerry agar penuhi tuntutan

Posted on January 9, 2011

1


Tifatul Sembiring menteri urusan komunikasi dan informasi ini coba menuntut tujuh point yang mesti dipenuhi demi konsistensi peraturan pemerintah.

Blokir Layanan BlackBerry

Ini Dia 7 Tuntutan Tifatul untuk RIM!

Minggu, 9 Januari 2011 | 14:59 WIB
KOMPASIMAGES/ DHONI SETIAWAN
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring

JAKARTA, KOMPAS.com — Ancaman yang dilontarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring terhadap Research in Motion selaku penyedia layanan BlackBerry bukan hanya berlandaskan pada satu alasan. Melalui situs microblogging Twitter, Minggu (9/1/2011), Tifatul berupaya mengungkapkan tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh RIM jika ingin tetap beroperasi di Indonesia.

Tuntutan lain telah lebih dulu berkumandang di awal masuknya RIM ke Indonesia beberapa waktu lalu. Misalnya, yang tentu paling diingat oleh pengguna BlackBerry di Indonesia adalah agar RIM membuka service center dan kantor perwakilan di Tanah Air.  Tuntutan agar RIM melakukan pemblokiran terhadap material porno hanya merupakan salah satu dari—setidaknya—tujuh hal yang diminta oleh Tifatul kepada perusahaan asal Kanada itu.

Tifatul menyebutkan, hal pertama yang harus dipatuhi oleh RIM adalah perusahaan itu harus menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada tiga undang-undang yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kedua, RIM diminta membuka perwakilannya di Indonesia sebab pelanggan RIM di Tanah Air sudah mencapai lebih dari 2 juta. Ketiga, RIM diminta membuka service center di Indonesia untuk melayani dan memudahkan pelanggan.

Keempat, RIM diminta merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional. Kelima, RIM diminta sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya mengenai software.

Nah, tuntutan pemblokiran situs porno masuk dalam permintaan yang keenam, yaitu RIM diminta memasang software blocking terhadap situs porno, sebagaimana yang telah dilakukan oleh operator-operator lain di Indonesia. Ketujuh, RIM diminta membangun server/repeater di Indonesia agar aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan, termasuk koruptor.

Untuk semua tuntutan itu, Tifatul menilai, RIM mengulur-ulur waktu. “Sejauh ini terkesan #RIM meng-ulur-ulur waktu untuk menjalankan komitmen mereka. Apakah kita sebagai bangsa mau diperlakukan spt itu?” demikian pernyataan Tifatul dalam akun Twitter-nya, @tifsembiring.

Kalau ada nasionalisme di dada kita & ingin jd bangsa berwibawa, pasti sebagian kita akan setuju poin2 yg saya sampaikan tentang #RIM,” tulisnya pula.

========

Pramono Anung:

Blokir RIM, Kebijakan Tak Cerdas!

Minggu, 9 Januari 2011 | 14:26 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Pramono Anung

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang dikenal aktif menggunakan situs mikroblogging, Twitter, juga angkat bicara seputar wacana pemblokiran layanan Research in Motion dalam handset BlackBerry jika tak mau memblokir akses terhadap material pornografi.

Seperti yang telah diberitakan, bahasan ini menjadi salah satu trending topic di Twitter pada hari ini (Minggu, 9/1/2011), menyusul penegasan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring terkait pemblokiran BlackBerry di Tanah Air.

Pramono berkomentar menyusul satu pertanyaan dari pengguna Twitter lain yang mendarat di akunnya @pramonoanung. Tweps itu bertanya: “gmn pndpat anda ttg rencana mau melarang bbm di Ind??”

Lantas Pramono menjawab: “Tdk setuju, Kebijakan yg kontraproduktif&tdk cerdas..”

Meski singkat, jawaban Pramono itu terbilang tegas dan sejalan dengan suara yang dilontarkan para pengguna internet melalui jejaring Twitter. Sejak pagi tadi akun Tifatul di Twitter dibanjiri oleh protes, mulai dari yang santun sampai yang memakai bahasa kasar dan keras. Hampir semua melancarkan protes dan penolakan terhadap rencana pemblokiran itu.

Tifatul sendiri di dalam akunnya sempat berkomentar bahwa pada dasarnya ia hanya berupaya menjalankan perintah undang-undang untuk membendung arus pornografi yang masuk ke Tanah Air. “Saya hanya jalankan undang-undang, kok disebut pembodohan? aya-aya wae. Ganti uu-nya, saya akan jalankan dengan setia,” tulis Tifatul.

Sementara itu, terkait komentar pedas dan keras yang diterimanya di akun Twitter, Tifatul mengatakan, ia hanya akan memanggapi kritik yang sopan. Begini pesannya: “kalau sopan dan beradab saya akan berusaha menjawab. jika tidak. maaf saja. juga simak pendapat yang kontra.

===========

Tak Blokir Pornografi, BlackBerry Terancam Ditutup

Jumat, 7 Januari 2011 | 18:49 WIB
AP PHOTO

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kembali menegaskan agar Research In Motion (RIM) sebagai penyedia layanan BlackBerry di Indonesia untuk segera memblokir konten pornografi.

“Dalam beberapa pekan ini, RIM harus sudah menutup situs konten pornografi atau kalau tidak, kita akan tutup,” kata Tifatul seusai melantik para pejabat eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta, Jumat (7/1/2011).

Menurut dia, penutupan itu akan dilakukan bila RIM tidak mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Ia juga menyatakan, sejumlah operator pelayanan yang terdapat di Indonesia juga telah diinformasikan mengenai hal itu dan tidak menyatakan keberatannya.

Sebelumnya, Menkominfo juga telah mengancam untuk menutup layanan RIM tersebut pada tanggal 31 Agustus 2010. “Kami sudah memanggil RIM yang sudah bekerja sama dengan enam operator di Indonesia,” kata Tifatul di Jakarta, ketika itu.

Ia mengatakan, bila ternyata konten pornografi internet masih dapat diakses melalui BlackBerry, pihaknya akan dengan tegas memberikan teguran kepada pabrikan ponsel pintar tersebut. Pemblokiran situs porno, menurut Menteri, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 18 dan 19.

Pasal itu pada intinya mengamanatkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet. “RIM harus menaati aturan itu, kalau tidak, itu berarti mereka melanggar undang-undang kita,” katanya.

 

Sumber : ANT