Tifatul Sembiring, ribut-ribut lagi dengan Tantowi Yahya, soal BlackBerry lagi

Posted on January 19, 2011

0


Mungkin wacana tentang RIM terus bergulir dan setiap hukum itu ada celah, suatu produk hukum yang belum jelas benar definisinya bisa meragukan dan akan menimbulkan banyak pertanyaan.

Kisruh BlackBerry

Tifatul Kebingungan Ditanya RIM Itu Apa

Senin, 17 Januari 2011 | 22:51 WIB
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Pasalnya, twit-twit terkait kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi ini sering kali mengundang kritik, termasuk soal pemblokiran BlackBerry.

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah-tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring tiba-tiba dicecar tentang jenis layanan yang diberikan oleh Research In Motion (RIM) melalui perangkat BlackBerry-nya, apakah termasuk operator atau content provider(penyedia konten).

Tifatul pun akhirnya kewalahan dan menyatakan bahwa masalah definisi tersebut akan kembali dibahas dengan Komisi I di kemudian hari. “RIM saat ini adalah makhluk asing. Ia berlaku sebagai operator penyedia jasa internet, tetapi juga content provider. Pemerintah saat ini belum yakin posisi RIM,” ujar politisi Golkar, Tantowi Yahya, dalam Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Kominfo dan Komisi I, Senin (17/1/2011) di Jakarta.

Pernyataan Tantowi ini ditujukan kepada Tifatul beserta jajarannya yang hadir dalam RDP tersebut. Ia pun melihat perkembangan pesat BlackBerry di Indonesia adalah perkara serius dan mendesak untuk segera dirumuskan oleh pemerintah.

“Kalau misalnya dia operator, RIM harus punya server sendiri dan taat sama undang-undang telekomunikasi, pornografi, dan ITE,” ucapnya. Apabila RIM dianggap sebagai operator, lanjut Tantowi, maka RIM tidak perlu membayar pajak ataupun memasang server di Indonesia.

“Kalau pemerintah saja enggak yakin, masa rakyatnya yakin juga. Gimana bisa yakin kan?” kata Tantowi.

Oleh karena itu, di dalam kesimpulan RDP hari ini, Tantowi bersikeras bahwa poin tentang perumusan definisi RIM harus segera dirampungkan oleh Kemkominfo.

Menanggapi hal tersebut, Menkominfo Tifatul Sembiring menjawab santai. “Nantilah itu kita bicarakan bersama Komisi I,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemerintah menganggap RIM sebagai penyedia konten, tetapi juga berperan sebagai importir handset BlackBerry. “Tapi, secara elektronik mereka melanggar undang-undang, termasuk soal akses pornografi. Itu saja dululah yang kami kejar,” ujarnya.

Jika melihat potensi pajak yang bisa diperoleh dari RIM ini sangatlah besar, tentu cukup merugikan juga jika tidak bisa diambil pemerintah. Tapi, coba dipikir-pikir lagi, tentu pengguna pajak tidak akan banyak mempersoalkan pajak yang dikenakan RIM, asalkan memang pajak itu memang benar-benar masuk kas negara. Sepanjang kepercayaan institusi perpajakan belum pulih, rasanya pemerintah akan tetap kesulitan, meyakinkan institusi atau perseorangan agar patuh pajak.

Saya rasa, terungkapnya mafia pajak, bukan cuma mencederai keadilan hukum, tapi juga mendorong banyak institusi atau perorangan untuk ikut tidak membayar pajak. Karena itu, jika kasus Gayus tidak segera dituntaskan, pasti akan banyak institusi atau perseorangan untuk enggan membayar pajak. “Ngapain bayar pajak? kan ngga masuk negara, masuk kantong Gayus, buat kepentingan pribadi kan.  mending dipake sendiri, ketahuan enak buat kepentingan pribadi.”

Begitu yang terbaca dari pikiran-pikiran awam dan pemerintah mesti menjawabnya dengan jujur pula. nah, pemerintah mesti berantas mafia pajak, sampai ke akar-akarnya…bukan begitu…kalau ngga percaya, ini masuk kas negara kok..

 

Advertisements
Posted in: berita 4